Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Irjen Pol Risyapudin Nursin (Foto : M Wulan)
BandarNusantara, Yogyakarta – Sebagai langkah membuka akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mendorong para pelaku industri penyeberangan agar bisa terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembukaan lintasan disana.
Sebagaimana diketahui, proyek-proyek infrastruktur transportasi di IKN rata-rata masih dalam proses pengerjaan atau ada juga yang masih dalam perencanaan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Irjen Pol Risyapudin Nursin tak menepis ketersediaan moda transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang segala aktivitas di kawasan yang akan menjadi pusat pemerintahan itu.
“Selain berbasis elektronik untuk kendaraan darat, penyeberangan juga harus memberikan kontribusi akses. Maka, kami berharap, dari Gapasdap bisa hadir segera untuk melakukan program-program di tahun 2025,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Irjen Pol Risyapudin Nursin di Yogyakarta, Rabu (11/9/2024).
Dia mengatakan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) bisa menjadi salah satu yang berpartisipasi dalam membuka lintasan angkutan non darat di IKN, namun Kemenhub memberikan syarat agar armada yang digunakan nantinya harus ramah lingkungan dengan berbasis bahan bakar terbarukan, agar selaras visi IKN sebagai kota cerdas dan ramah lingkungan.
Dia pun mendorong anggota Gapasdap kedepannya dapat memaksimalkan penggunaan teknologi agar lebih transparansi sehingga transportasi air lebih gampang dan bisa diakses oleh masyarakat banyak.
“IKN memang butuh angkutan air yang maksimal dan memadai agar akses penyeberangan lebih cepat. Maka kami harap Gapasdap bisa hadir dan kami akan adakan program di 2025 di dermaga baik itu soal keamanan dan keselamatannya,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan berupaya menangkap peluang sektor tersebut di IKN. Dia mengaku saat ini sudah memetakan beberapa opsi armada ramah lingkungan untuk digunakan di IKN.
Yang pertama teknologi berbasis electric power atau yang sudah akrab digunakan di beberapa negara Eropa Utara, di mana kapal-kapal penyeberangan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian, dalam upaya pengadaan kapal-kapal penyeberangan bertenaga listrik, kalangan industri pun harus mendatangkannya dari negara-negara yang terbilang jauh dan butuh biaya mahal.
“Tentunya harus ada infrastruktur yang disiapkan pemerintah, rasanya masih terlalu jauh karena untuk bangun infrastruktur seperti di Eropa itu tidak murah dan mudah,” katanya dalam Rakernas di Jogja.
Selain itu, teknologi yang digunakan sangat canggih di mana kapal tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian juga harus ada wireless charger di setiap dermaga untuk mendukung pengisian ulang baterai kapal untuk lancar beroperasi.
“IKN ini cukup penting ke depan, tapi yang lebih penting adalah logistik bisa ditekan bukan hanya rendah untuk kepentingan perdagangan luar negeri saja, di dalam negeri juga dibutuhkan untuk menyambung 17.000 pulau,” jelasnya.
Di sisi lain, Khoiri menambahkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menambah dermaga agar tidak terjadi antrean kapal saat mengangkut logistik maupun masyarakat. Sebab, dermaga yang tersedia sekarang disebutnya masih kurang sehingga kerap membuat antrean panjang saat musim liburan.
“Seperti Merak-Bakauheni ada 68 kapal kalau 1 pasang dermaga 4 kapal dengan 7 pasang dermaga di sana hanya bisa 28 kapal sisa 40 kapal yang bergiliran tunggu jadwal operasi, itu kan mubazir ketika ada libur nasional ada antrean panjang,” pungkasnya. (RS/RK)
