Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) saat menjawab pertanyaan dari para wartawan di acara Hub Space 2024 di JIExpo, Jakarta, Jumat (6/9/2024). Foto: RK, Bandar Nusantara
BandarNusantara, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan saat awal Presiden Joko Widodo mengungkapkan gagasan tol laut sempat dikritik sejumlah masyarakat. Tapi, saat ini progres tol laut cukup mendapat apresiasi masyarakat.
“Oleh karenanya kalau sekarang kita lihat ada pelabuhan di-bully itu banyak sekali, mungkin kalau kita bicara jumlah pelabuhan pasti bertambah, tapi yang terukur adalah tol laut yang kita kerjakan itu mendapat sambutan yang baik,” kata Menhub Budi dalam Jakarta Globe Forum di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, ditulis Senin (23/9/2024)
Ia menerangkan bahwa keberhasilan tol laut dapat dilihat dari bertambahnya trayek dan titik singgah, serta jumlah barang yang mampu diangkut ke bagian Indonesia Timur.
“Semua ini sudah menjadi suatu kebutuhan,” ujarnya.
Menhub Budi mengatakan, dahulu banyak sekali masyarakat yang mengkritik gagasan mengenai tol laut. Namun, saat ini usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun konektivitas di Indonesia telah terbukti.
“Jadi memang sekarang ini sudah menjadi satu bagian keterhubungan logistik Indonesia bagian timur. Tentu kita harus maksimalisasi tol laut terutama angkutan yang dari timur ke barat harus kita tingkatkan. Jadi jumlah pelabuhan dan tol laut jelas meningkat, tetapi pak presiden punya istilah Jawa yang sedikit lucu ‘harus netes’ bahasa kerennya delivered,” ujarnya lagi.
Ia memaparkan maksud istilah dari presiden itu ialah transportasi Indonesia harus saling terhubung. Pihaknya akan terus memastikan melakukan kerjasama dengan daerah dalam pembangunan perhubungan di Indonesia.
“Bagaimana kerjasama kita dengan daerah untuk menjadikan bandara, pelabuhan, terminal delivered (saling terhubung) ditandai dengan jumlah yang meningkat,” tandasnya.
Sebagai informasi, istilah tol laut merujuk pada jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan program ini yaitu untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya.
Program ini telah tertuang pada Perpres Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut). (RS/RK)
