BandarNusantara.id – Menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan operasional angkutan barang, Direktur Umum PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) Mindo Sitorus menyampaikan bahwa untuk daerah Jawa Timur, ada lima asosiasi yang bergerak di sektor kepelabuhanan yang dikawal oleh Kadin, menyatakan menolak implementasi SKB tersebut.
“Kalau kegiatan angkutan transportasi darat, truk itu dikenakan pembatasan, maka kegiatan kepelabuhanan pun tidak dapat dilakukan. Dampaknya, demurrage tinggi, dwelling time naik,” kata Mindo saat dihubungi, Senin (17/3/2025).
Ia pun mempertanyakan alasan pembatasan operasional angkutan barang yang sampai 16 hari, yang dinyatakan jauh lebih lama dibandingkan waktu pembatasan biasanya, yaitu 3-H+1.
“Masak harus 16 hari. Pengemudi, pengusaha APBM, buruh, ya kita tahu kan kondisinya seperti apa,” ujarnya.
Mindo pun menyebut, wilayah Jawa Tengah juga akan menyampaikan keberatan yang sama terkait pembatasan operasional angkutan darat yang menyentuh 16 hari ini.
“Namun, saya mengimbau Aptrindo juga jangan mogok. Harapan saya, jangan sampai lah dan di sisi lainnya, pemerintah harus bijak, dalam menyikapi kondisi ini. Ini kita bicara ekonomi ya,” ujarnya lagi.
Sebagai gambaran, ia menyebut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu ada 110 kapal yang sandar per hari. Belum lagi di Tanjung Mas dan Tanjung Priok.
“Bisa dibayangkan jika angkutan darat truk ini mogok, berapa banyak muatan kapal yang akan tertahan di pelabuhan. Dampaknya sangat besar, baik pada biaya kapal, biaya BBM, maupun biaya ABK, hingga kegiatan kepelabuhanan yang tidak bergerak sama sekali,” kata sosok yang kemarin mencalonkan sebagai Ketua Umum ABUPI ini.
Ia berharap para pemangku kepentingan ini bisa mempertimbangkan semua aspek dalam mengeluarkan kebijakan.
“Sebagai pertimbangan begini, sebagai pelaku tambang saya itu mensuplai kapur ke PLN, ini untuk energi ya, untuk listrik kita. Saya sampai mengajukan surat ke PLN, untuk memberikan izin jalan mengangkut bahan baku energi dan tambang. Kalau tidak ada pengangkutan kapur dan batu bara, bagaimana listrik bisa ada buat masyarakat. Contohnya, pengiriman kapur ke Palembang itu setiap 12 hari, kalau liburnya 16 hari, bagaimana suplai untuk listrik ini,” ungkapnya.
Mindo menegaskan bahwa pergerakan ekonomi dan persediaan bahan pokok untuk masyarakat tidak boleh terhenti hanya karena adanya libur panjang. Karena selama masa liburan itu, masyarakat tetap membutuhkan bahan baku, bahan pangan, maupun energi.
“Target presiden itu pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kalau belum apa-apa sudah bikin kebijakan yang mengganggu aktivitas ekonomi, bagaimana pertumbuhan itu bisa dicapai. Ya realistis saja lah,” ungkapnya lagi.
Terakhir, ia mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama dan membicarakan hal ini dengan kebijakan dan kepala dingin. Serta, mempertimbangkan aspek ekonomi secara mendalam.
“LIburan oke, tapi aktivitas ekonomi jangan berhenti. Lagipula sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah kemacetan kan. Apalagi sekarang banyak yang lebih memilih menggunakan angkutan umum. Lagipula, kemacetan itu kan hanya di daerah destinasi wisata dan mayoritas di Jawa simpulnya, kalau di daerah tidak kok,” pungkasnya.(VZ)
