BandarNusantara.id – Guru Besar Logistik Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Saut Gurning merekomendasikan sistem by-pass pasir (SBP) sebagai solusi mengatasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu secara permanen.
“Prinsipnya sederhana, SBP itu memindahkan pasir dari kantong penumpukan ke tempat pembuangan menggunakan sistem isap. Jadi bukan hanya dikeruk lalu menunggu pendangkalan terjadi lagi, tetapi sedimen dialirkan terus-menerus 24 jam,” kata Saut Gurning dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).
Ia menjelaskan Sand Bypassing System (SBS) atau Artificial Sand Bypassing System (ASBS), merupakan metode modern yang memungkinkan sedimen pasir dialihkan secara berkelanjutan dari sisi penumpukan ke sisi yang mengalami erosi. Ia pun menyebut, model SBP telah digunakan di berbagai negara seperti Australia dan Belanda dengan hasil yang efisien.
“Sistem ini jauh lebih hemat dibanding pengerukan konvensional. Investasi awalnya memang sekitar Rp13 miliar, tetapi biaya operasionalnya bisa ditekan sampai di bawah 20 persen dari pengerukan biasa yang mencapai Rp70 miliar per tahun,” ucapnya.
Selain efisiensi, SBP juga memiliki manfaat tambahan, material pasir hasil by-pass dapat digunakan untuk reklamasi atau perluasan area pelabuhan, menciptakan nilai tambah baru bagi ekonomi daerah.
Saut juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pendanaan. Ia menilai, skema pembiayaan tahunan berbasis APBN tidak lagi memadai untuk menangani sedimentasi yang terjadi terus-menerus. Karena itu, ia mengusulkan kombinasi antara pendanaan publik dan partisipasi badan usaha pelabuhan melalui model Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau konsesi operasional jangka panjang.
“Negara-negara seperti Australia, Belanda, dan Malaysia sudah menerapkan model pembiayaan campuran. Pemerintah membangun fasilitas infrastruktur seperti jetty, pompa, dan pipa, sementara operasionalnya diserahkan ke operator pelabuhan dengan mekanisme tarif layanan,” ucapnya lagi.
Ia menegaskan bahwa yang penting bukan hanya bagaimana mengeruk, tetapi bagaimana menjamin alur tetap dalam sepanjang waktu.
“Untuk penanganan pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu harus beralih dari pola pengerukan darurat yang bersifat reaktif, menuju solusi permanen berbasis rekayasa pantai,” kata Saut.
Menurutnya kondisi sedimentasi tinggi di pelabuhan tersebut telah mencapai level yang tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara konvensional.
“Pelabuhan Baai menghadapi situasi sedimentasi yang sangat berat. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi sudah menjadi persoalan sistemik akibat kombinasi arus sejajar pantai atau littoral drift dan gelombang besar dari Samudera Hindia,” ungkapnya.
Wilayah perairan Baai merupakan zona berenergi tinggi atau high sedimentation zone, di mana material pasir dan lumpur dari arus laut serta sungai terus terakumulasi di alur pelayaran. Akibatnya setiap sembilan bulan sekali pelabuhan itu membutuhkan pengerukan untuk menjaga kedalaman agar kapal dapat beroperasi. Volume sedimentasi yang masuk mencapai 800 ribu meter kubik per tahun, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Wilayah Bengkulu itu langsung menghadap Samudera Hindia. Energi gelombangnya kuat, arusnya besar, dan proses sedimentasinya cepat,” ungkapnya lagi.
Ia menyatakan pendangkalan kronis di Pelabuhan Pulau Baai memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Gangguan navigasi laut menyebabkan keterlambatan distribusi logistik. Akibatnya, harga barang di pulau menjadi jauh lebih mahal dibanding wilayah daratan utama.
Cuaca ekstrem dan kondisi ombak yang mencapai lebih dari dua meter membuat kegiatan pengerukan konvensional sering menghadapi tantangan berat.
“Kapal keruk mudah goyah, alat patah, bahkan operasi harus berhenti karena kondisi laut tidak stabil. Ini menyebabkan pekerjaan rework berulang kali,” pungkasnya.(VZ)
