BandarNusantara.id – Wakil Ketua Komisi (Wakakom) VII DPR RI, Fraksi PKB, Chusnunia Chalim menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, asosiasi perkapalan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang menyebabkan lambatnya perkembangan industri galangan kapal di wilayah timur Indonesia.
Hal ini disampaikan, atas sejumlah kendala teknis dan regulasi yang dihadapi PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar. Padahal, ia menilai, PT IKI memiliki potensi pendapatan besar.
“Potensinya besar, apalagi di Indonesia Timur, artinya kebutuhan tentang galangan kapal besar hanya persoalan-persoalan itulah yang harus kita tangani bersama,” kata Chusnunia dalam keterangannya, ditulis Sabtu (6/12/2025).
Ia menegaskan urgensi penataan ekosistem yang mendukung pengembangan galangan kapal nasional agar semakin kompetitif.
Dalam diskusi bersama manajemen PT IKI dan asosiasi industri, Chusnunia mengungkapkan adanya beberapa keluhan yang menjadi hambatan kerja. Keluhan tersebut mencakup ekosistem galangan kapal yang belum ideal, perubahan regulasi pemerintah daerah yang dinilai terlalu sering, serta kebutuhan perusahaan penunjang untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Makanya ini kita butuhkan komitmen bersama, kita mendengarkan apa yang menjadi pokok masalah di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT IKI, Suhan Ihsan mengaku bersyukur karena kunjungan Komisi VII DPR RI memberikan ruang bagi perusahaan menyampaikan kendala operasional, termasuk kondisi sejumlah peralatan yang perlu direkondisi.
Ia menjelaskan bahwa pekerjaan perbaikan kapal tetap dilakukan secara maksimal sesuai standar perusahaan, sembari mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebesar Rp15 miliar untuk memperkuat kebutuhan operasional.
“Jadi maksimal yang 60 persen itu tetap kami kerjakan,” kata Suhan.
Ia menegaskan bahwa PT IKI tetap memprioritaskan kesejahteraan pekerja, terutama terkait pembayaran gaji serta pemenuhan fasilitas jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut dinilai penting menjaga stabilitas tenaga kerja agar perusahaan tetap mampu menjalankan produksi secara optimal.
“Kalau gaji tetap kita kasih, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan itu kita fasilitasi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, saat melakukan kunjungan kerja ke PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, Komisi VII mendorong PT IKI Makassar agar semakin berkembang sebagai galangan kapal strategis di kawasan timur Indonesia.
Dorongan ini diberikan karena PT IKI merupakan satu-satunya perusahaan pembuatan dan perbaikan kapal berskala besar di wilayah tersebut, sehingga memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan industri maritim nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.(VZ)
